Mengapa Manufaktur Indonesia Harus "Go Green" di 2026 atau Tertinggal Selamanya?

 Dalam perjalanan saya di industri IT sejak 1993, kita telah melewati banyak transisi besar—dari era komputerisasi ke era internet, lalu ke cloud. Namun, di tahun 2026 ini, kita menghadapi transisi yang jauh lebih "panas": Dekarbonisasi Industri.

Dulu, isu emisi karbon dianggap hanya sebagai beban administratif atau kampanye lingkungan. Sekarang, jika perusahaan manufaktur Anda tidak memiliki data jejak karbon yang akurat, produk Anda bisa "ditahan" di gerbang perdagangan internasional.

1. Tembok Raksasa Baru: CBAM Uni Eropa

Per Januari 2026, Uni Eropa telah memberlakukan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) secara penuh. Ini adalah instrumen proteksi yang sangat serius. Jika Anda mengekspor baja, aluminium, semen, atau pupuk ke Eropa, Anda wajib melaporkan emisi karbon produk Anda.

* Risikonya: Jika emisi Anda lebih tinggi dari standar mereka, Anda akan dikenakan pajak tambahan di pelabuhan Eropa (sekitar €80–100 per ton CO2).

* Masalahnya: Tanpa data yang bisa diaudit (verifiable data), produk Anda akan dikenakan tarif "default" yang sengaja ditinggikan.

2. Pajak Karbon Domestik & Bursa Karbon (IDXCarbon)

Pemerintah Indonesia, di bawah visi Asta Cita, mulai mempertegas implementasi Pajak Karbon di tahun 2026. Dengan tarif minimal Rp30 per kilogram CO2e, sektor manufaktur didorong untuk masuk ke Bursa Karbon.

* Manufaktur yang berhasil menekan emisi bisa menjual "kredit karbon" mereka.

* Sebaliknya, yang boros energi harus membeli unit karbon untuk menyeimbangkan emisi mereka.

3. "Digitalizing Decarbonization": Peran Kita di IT

Sebagai praktisi IT, tugas kita bukan lagi sekadar menjaga server tetap up. Kita adalah navigator dalam pengurangan karbon melalui teknologi:

* Unified Monitoring (DCM Monitoring): Pabrik tidak bisa mengurangi emisi tanpa data. Sistem pemantauan energi real-time memungkinkan kita melihat "kebocoran" energi di lini produksi mana pun secara instan.

* Carbon Accounting Software: Melalui solusi yang akan dibahas, kita membantu manufaktur berpindah dari pencatatan karbon manual (Excel) ke sistem otomatis yang terintegrasi dengan sensor IoT di lantai pabrik.

* Hilirisasi yang Berdaulat: Sesuai Asta Cita, kita harus membangun solusi monitoring buatan dalam negeri agar kedaulatan data emisi nasional tetap berada di tangan kita, bukan di cloud asing.

Peraturan Terkait

Per Februari 2026, berikut adalah ringkasan peraturan krusial yang mengatur emisi karbon sektor manufaktur di Indonesia:

1. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Inilah payung hukum utama yang memperkenalkan Pajak Karbon di Indonesia.

* Inti Aturan: Menetapkan pengenaan pajak atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan.

* Dampak Manufaktur: Perusahaan yang mengeluarkan emisi melebihi batas atas (cap) yang ditetapkan pemerintah wajib membayar pajak. Di tahun 2026, skema Cap and Tax mulai diperluas secara bertahap ke sektor di luar pembangkit listrik, termasuk manufaktur padat energi.

2. Perpres No. 98 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon)

Peraturan ini adalah "sistem operasi" bagi perdagangan karbon di Indonesia.

* Inti Aturan: Mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau Carbon Pricing.

* Mekanisme: Mengatur dua hal utama:

* Perdagangan Emisi (Emission Trading): Perusahaan yang emisinya di bawah kuota bisa menjual "sisa kuotanya" kepada perusahaan yang emisinya berlebih.

* Offset Karbon: Perusahaan bisa membeli sertifikat penurunan emisi dari proyek hijau untuk mengimbangi emisi mereka.

3. Peraturan Menteri LHK No. 21 Tahun 2022

Ini adalah petunjuk teknis pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon.

* Dampak Manufaktur: Mewajibkan perusahaan melakukan pencatatan dan pelaporan emisi secara berkala melalui sistem SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim).

* Relevansi : Di sinilah pentingnya Monitoring; data yang dilaporkan ke SRN PPI harus akurat dan valid agar tidak terkena sanksi atau denda pajak.

4. Permenperin No. 12 Tahun 2023 (Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Industri)

Kemenperin menetapkan target spesifik bagi subsektor manufaktur.

* Inti Aturan: Setiap perusahaan industri diwajibkan melakukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, dan perubahan proses produksi.

* Standar Industri Hijau (SIH): Pemerintah memberikan insentif bagi pabrik yang telah mendapatkan sertifikat Industri Hijau.

5. Regulasi Global: CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

Meskipun ini regulasi Uni Eropa, dampaknya "wajib" ditaati manufaktur Indonesia yang berorientasi ekspor.

* Inti Aturan: Mulai berlaku penuh Januari 2026. Produk ekspor (Besi, Baja, Aluminium, Pupuk, dll) harus membayar "biaya karbon" jika emisi produksinya lebih tinggi dari standar Eropa.

* Kebutuhan Data: Eksportir wajib menyediakan laporan emisi yang sudah diverifikasi oleh lembaga independen.

"Regulasi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan Automated Carbon Accounting. Perusahaan manufaktur tidak lagi bisa mengandalkan laporan Excel manual yang rentan manipulasi dan tidak akurat. Mereka butuh sistem monitoring terintegrasi untuk tetap 'Compliant' dan kompetitif."

Ingin tahu lebih banyak? Bisa ikut kegiatan kami besok 25 Feb 2026, hanya 2 jam tapi berguna.

Daftar sekarang : https://qrco.de/MF26-ManuAcademy2

Checklist Kepatuhan

Panduan Navigasi oleh Digital Transformation Captain

Apakah pabrik Anda sudah siap menghadapi audit karbon dan pajak emisi tahun ini? Gunakan checklist di bawah ini untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan Anda terhadap regulasi Asta Cita dan standar CBAM Global.

1. Fondasi Data & Monitoring

• [ ] Automated Data Collection: Apakah Anda sudah memiliki sensor IoT untuk mencatat konsumsi energi (listrik, gas, bahan bakar) secara real-time? (Bukan sekadar mencatat tagihan bulanan).
• [ ] Scope 1 & 2 Mapping: Sudahkah Anda mengidentifikasi sumber emisi langsung (pembakaran mesin) dan tidak langsung (listrik PLN)?
• [ ] Accuracy Verification: Apakah data energi Anda sudah terpusat dalam satu dashboard monitoring untuk menghindari human error saat audit?

2. Kepatuhan Regulasi Domestik (Indonesia)

• [ ] Registrasi SRN PPI: Apakah perusahaan Anda sudah terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI)?
• [ ] Carbon Tax Budgeting: Sudahkah tim keuangan menghitung potensi biaya pajak karbon (Rp30/kg CO2e) berdasarkan estimasi emisi tahun lalu?
• [ ] Bursa Karbon Readiness: Apakah Anda memiliki akun di IDXCarbon untuk memfasilitasi jual/beli unit karbon jika terjadi defisit atau surplus kuota emisi?

3. Kesiapan Pasar Global (Khusus Eksportir)

• [ ] CBAM Reporting: Jika Anda mengekspor besi, baja, atau aluminium ke Eropa, apakah Anda sudah memiliki laporan emisi per unit produk yang sesuai standar Uni Eropa?
• [ ] Lembaga Verifikasi Independen: Sudahkah Anda menjalin kerja sama dengan pihak ketiga untuk memverifikasi laporan jejak karbon perusahaan Anda?

4. Integrasi Strategi & Digitalisasi (ESG Level)

• [ ] ESG KPI Integration: Apakah target pengurangan karbon sudah diturunkan menjadi Key Performance Indicator (KPI) bagi manajer operasional dan kepala pabrik?
• [ ] Strategy Execution Tool: Apakah Anda menggunakan platform seperti Stratroom atau sejenisnya untuk memantau kemajuan target dekarbonisasi setiap bulannya?

---

Skor Kesiapan Anda:

• 8 - 10 Checklist Terisi: Selamat! Anda adalah pemimpin di industri hijau.
• 5 - 7 Checklist Terisi: Cukup baik, namun Anda berisiko terkena denda pajak karbon di akhir tahun.
• Dibawah 5 Terisi: Siaga Merah. Perusahaan Anda rentan terhadap sanksi regulasi dan hambatan ekspor.

Kesimpulan Digital Transformation Captain:

Di tahun 2026, Sustainability adalah Efficiency. Tanpa digitalisasi, dekarbonisasi hanyalah mimpi. Bagi rekan-rekan di manufaktur, mulailah dengan satu pertanyaan sederhana: "Berapa ton CO2 yang dihasilkan pabrik saya hari ini?" Jika Anda belum bisa menjawabnya, bisnis Anda sedang berada dalam risiko.

Mari kita bertransformasi bukan hanya karena regulasi, tapi karena ini adalah jalan satu-satunya agar industri Indonesia tetap kompetitif di mata dunia.

Sumber : https://www.linkedin.com/pulse/mengapa-manufaktur-indonesia-harus-go-green-di-2026-atau-christian-bcgvc/