Data Center is our focus

We help to build, access and manage your datacenter and server rooms

Structure Cabling

We help structure your cabling, Fiber Optic, UTP, STP and Electrical.

Get ready to the #Cloud

Start your Hyper Converged Infrastructure.

Monitor your infrastructures

Monitor your hardware, software, network (ITOM), maintain your ITSM service .

Our Great People

Great team to support happy customers.

Wednesday, May 27, 2009

Menkominfo dan BRTI Digugat Rp 2 Triliun!

Rabu, 27/05/2009 12:37 WIB


Ardhi Suryadhi - detikinet

ilustrasi (ist)

Jakarta - Para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam IMOCA
(Indonesia Mobile & Online Content Provider Association) berjuang
mati-matian demi menolak PerMenKominfo No: 01 PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang
SMS/MMS Premium yang dinilai merugikan penyelenggara jasa konten.

Tak tanggung-tanggung, Menteri Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi
Telekomunikasi Indonesia) pun ikut mereka seret ke pengadilan dengan gugatan
sebesar Rp 2 triliun lebih.

Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2009),
oleh kuasa hukum IMOCA, Andreas Tri Suwito Adi, SH, MIP, dengan nomor
perkara 198 PDT.G/2009/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda
perdata Lindawati Serikit SH. MH.

"Klien kami merasa Permen 01/2009 itu sangat merugikan pelaku bisnis jasa
konten, baik saat ini maupun di masa datang. Gugatan ini sudah
diperhitungkan dengan matang. Gugatan klien kami itu berkaitan dengan
kerugian materiil dan immateriil," tambah Andreas.

Adapun pihak yang digugat adalah Mohammad Nuh dalam kapasitasnya sebagai
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, beralamat di Jalan
Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 sebagai tergugat satu. Kemudian Heru
Sutadi dalam kapasitasnya sebagai Anggota BRTI, beralamat di Gedung Menara
Ravindo 11th Floor, Jl. Kebon Sirih Kav. 75, sebagai tergugat dua, dan
Basuki Jusuf Iskandar dalam kapasitasnya sebagai Dirjen Postel Depokominfo
dan Ketua BRTI, beralamat di Gedung Sapta Pesona Jalan Merdeka Barat Nomor
17 Jakarta 10110, sebagai turut tergugat.

Alasan Penolakan

Seperti diketahui, Permen 01/2009 tersebut mendefinisikan penyelenggara jasa
konten sebagai pihak penyelenggara telekomunikasi sehingga akan dikenakan
BHP(biaya hak pakai) jasa telekomunikasi. Besarnya BHP yang termasuk dalam
PNBP (penerimaan Negara bukan pajak) tersebut adalah 1% dari pendapatan
kotor (gross revenue) sebelum diberlakukan aturan baru jadi 0.5%.

Dengan perhitungan dari nilai pendapatan kotor tersebut, penyelenggara jasa
konten mengaku akan kelimpungan. Bahkan saat ini saja sudah banyak yang
gulung tikar.

Oleh karena itulah, para penyelenggara jasa konten yang tergabung dalam
IMOCA mati- matian untuk memperjuangkannya. Tak lama setelah dikeluarkannya
peraturan itu, IMOCA mencoba pendekatan ternyata BRTI dan Depkominfo. Namun
kedua badan itu dianggap ngeyel dan bersikukuh tidak mau mengubah. Akhirnya
IMOCA mengajukan somasi, judicial review, dan akhirnya menggugat.

Menurut Andreas, dikeluarkannya PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 tersebut
tanpa didasari oleh suatu pertimbangan hukum yang jelas sebagaimana tertuang
di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Peraturan
Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 21
Tahun 2001 Tentang Jasa Telekomunikasi.

"Penyusunan PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 jelas sangat terburu-buru dengan
tidak memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan
telekomunikasi di Indonesia sebagaimana tertuang di dalam peraturan yang
berhubungan dengannya," jelas Andreas.

Lebih jauh dijelaskannya, dalam Permen itu disebutkan dalam pasal 1 ayat 11,
Pasal 1 ayat (11) PERMEN 01/PER/M.KOMINFO/01/2009 telah memberikan suatu
definisi baru mengenai klasifikasi usaha penyelenggaraan jasa pesan premium
adalah penyelenggaraan jasa SMS atau MMS yang diselenggarakan melalui
mekanisme berlangganan dan atau tidak berlangganan, dengan tarif yang lebih
tinggi daripada tarif penyelenggaraan jasa sms.

"Pengklasifikasian usaha penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman
jasa pesan singkat ke banyak tujuan adalah berbeda dengan kegiatan usaha
Penyediaan Jasa Konten. Penyelenggaraan jasa pesan premium dan pengiriman
pesan singkat ke banyak tujuan merupakan klasifikasi baru dalam
penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Ini aneh dan mengada-ada," tegas
pengacara muda ini.

Menurut dia, Penyediaan Jasa Konten secara natural tidak dapat
dikategorisasikan sebagai bisnis baru dalam penyelenggaraan jasa dan atau
jaringan telekomunikasi. Alasannya, secara bisnis penyelenggara jasa konten
sangat bergantung dengan penyelenggara jasa dan atau jaringan telekomunikasi
itu sendiri. "Jadi sangat tidak tepat kalau penyelenggara jasa konten
dikenakan BHP," tegas Andreas.

Masih dalam Permen tersebut, di pasal 2 disebutkan bahwa penyelenggara jasa
konten diwajibkan izin ke BRTI. Menurut Andreas hal itu juga tidak tepat.

"Bahwa ketentuan mengenai Perizinan di dalam penyelenggaraan jaringan dan
jasa telekomunikasi berdasarkan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun
2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi menerangkan bahwa perizinan
dalam penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi diberikan oleh
Menteri yang wajib diajukan secara tertulis. Jadi bukan BRTI," pungkasnya.