JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant, mengatakan bahwa sampai saat ini belum terlihat ada tanda-tanda dibuatnya master plan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) yang mendukung target ekonomi digital yang digaungkan pemerintah.
Tidak ada mapping sumber daya manusia dalam bonus demografi yang bisa mendukung tujuan ekonomi digital Indonesia. Hal ini akan sangat mengkhawatirkan.
"Arah kebijakan Negara terhadap ekonomi digital dan bonus demografi semakin jauh dari harapan dan kita hanya akan menuju perbudakan digital, karena masyarakat lebih banyak konsumtif ketimbang produktif dalam mengimbangi kemajuan infrastruktur internet di Indonesia yang 95 persen hanya menjadi downloader daripada uploader,” ujar Dedi, Senin (10/4/2017).
Pada kunjungannya ke Amerika Serikat bulan Februari 2016 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengangkat konsep ekonomi digital sebagai topik utama. Nilai potensi ekonomi digital Indonesia pada 2020 akan mencapai 130 miliar dollar AS atau sekitar Rp 169 triliun dengan kurs Rp 13.000 per dollar AS.
Dedi mengatakan, jika konsep itu berjalan dengan baik, nilai itu akan tercapai. Namun, lanjut dia, semua pihak asyik dengan rutinitas masing-masing di departemen dan bisnisnya sendiri-sendiri.
Sementara itu, rencana menggarap target ekonomi digital dengan memanfaatkan bonus demografi semakin jauh dari harapan. Lulusan lulusan SMK yang dinilai paling tepat untuk dijadikan operator ekonomi digital itu masih belum mumpuni dan mendukung.
"Inpres 9 tahun 2016 tentang revitalisasi vokasi dan malah tidak menyentuh kesiapan menuju target ekonomi digital, karena setelah 6 bulan inpres itu terbit tidak ada rencana apa-apa,” ujar Dedi.
Dedi mengatakan kesiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai target ekonomi digital masih menjadi kendala besar. Indonesia masih sangat kekurangan SDM kompeten untuk mengelola industri TIK.
"Paket kebijakan 14 terkait e-commerce itu juga akan menjadi bonus demografi konsumtif secara masif kalua tidak diimbangi SDM TIK yang kompeten,” ujarnya.
Angka pengangguran
KPTIK menyoroti dua masalah atau isu utama pada dunia TIK di Indonesia saat ini. Masalah pertama adalah definisi TIK yang masih carut-marut. Persoalan kedua adalah kesiapan SDM untuk menyambut gegap gempitanya pesta-pora dalam industri TIK itu sendiri.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ada sekitar 4,4 juta siswa SMK yang bisa menjadi generasi siap pakai. Tenaga kerja lulusan SMK itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi digital itu secara cepat, selain ada sumber SDM melalui BLK (Balai Latihan Kerja) dengan menyasar generasi muda tamatan SD/SMP yang merupakan 62% dari angkatan kerja.
Namun sayangnya, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 lalu, angka pengangguran di Indonesia meningkat 300 ribu orang selama setahun dari Februari 2014 sampai Februari 2015. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didominasi penduduk berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMK) sebesar 9,05 persen, lalu disusul pada jenjang Sekolah Menengah Atas 8,17 persen, dan Diploma I/II/III sebesar 7,49 persen.
Adapun TPT terendah ada pada penduduk berpendidikan SD ke bawah dengan prosentase 3,61 persen di periode Februari 2015 lalu. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK itulah yang menjadi kekhawatiran KPTIK.
"SMK itu memberikan banyak SDM, tapi sekaligus juga menyumbang pengangguran terbanyak. Bagi praktisi TIK ini tantangan sekaligus potensi ke depan. Kita punya SDM, tinggal memolesnya dengan pelatihan-pelatihan yang tepat dan didukung kurikulum yang dibutuhkan industri," kata Dedi.
Penyebabnya, menurut Dedi, antara sektor pendidikan dan industri TIK masih belum terjadi link and match. Semua pihak masih jalan sendiri-sendiri, antara pemerintah, swasta dan lembaga pendidikan.
Sebelumnya, untuk mempertemukan link and match itulah, para praktisi TIK di KPTIK sudah menggandeng kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi.
"Kerjasama ini selain untuk memetakan kebutuhan kompetensi tenaga kerja, juga menyiapkan pasokan tenaga kerja siap pakai di bidang TIK di Jabodetabek khususnya dan di Indonesia pada umumnya," kata Dedi.
Kegiatan itu dilanjutkan dengan pelaksanaan penyelenggaran pelatihan SDM berbasis kompetensi TIK. Dari kegiatan itulah kemudian KPTIK akan memperluas jejaring industri di bidang TIK, mulai dari rekrutmen, pelatihan kerja dan penempatan kerja.
"Kalau sesuai UU No 13 tahun 2003 tanggung jawab masalah ketenagakerjaan dan pengangguran bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi juga semua unsur. Untuk itu kemitraan ini sangat menguntungkan, karena perusahaan bisa mendapatkan banyak SDM siap pakai," ujarnya.
Nantinya program pemetaan yang dilakukan bersama-sama antara BBPLK, KPTIK dan industri akan bisa digunakan sesuai kebutuhan banyak pihak, bukan hanya tenaga kerja tapi juga pihak industri berbasis TIK. Salah satu bukti nyatanya, tahun lalu BBPLK Bekasisudah menggelar pelatihan hingga 3.200 peserta dan tahun ini targetnya mencapai 6000 peserta.
"Fokus pada dua kejuruan, yaitu teknika dan elektronika," ujarnya.
Saat ini hampir 90 persen anggota asosiasi TIK sudah masuk ke dalam KPTIK. Anggotanya meliputi perusahaan industri dan lembaga sosial masyarakat di bidang TIK seperti Aenaki, AOSI, APJII, Apkomindo, APMI, Aspiluki, ATSI, FTII, Genta Foundation, Klik Indonesia, LSP Komputer, LSP Open Source, LSP Telematika, Meruvian Foundation, dan Onno Center, APOI, ADEI, dan lainnya.
"Kita memang sekuat mungkin menarik banyak investasi asing masuk ke sektor TIK, tapi kita lupa menyiapkan SDM sendiri yang siap pakai, baik itu pelajar SMK maupun tenaga-tenaga kerja di balai-balai latihan kerja (BLK)," kata Dedi.
SUMBER: http://edukasi.kompas.com/read/2017/04/10/08010391/tanpa.master.plan.bonus.demografi.indonesia.bakal.sia-sia
