Data Center is our focus

We help to build, access and manage your datacenter and server rooms

Structure Cabling

We help structure your cabling, Fiber Optic, UTP, STP and Electrical.

Get ready to the #Cloud

Start your Hyper Converged Infrastructure.

Monitor your infrastructures

Monitor your hardware, software, network (ITOM), maintain your ITSM service .

Our Great People

Great team to support happy customers.

Saturday, September 13, 2014

APKOMINDO Adakan Pelatihan Keorganisasian


Posted: 07 Sep 2014 01:40 AM PDT
SONY DSC
SEBAGAI organisasi  terbesar yang mewadahi para pengusaha komputer di Indonesia, Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) telah berkali-kali mengalami regenerasi dan pergantian pengurus. Untuk terus mewujudkan visi misinya, yakni mendorong pertumbuhan bisnis komputer di Indonesia, APKOMINDO merasa perlu membekali generasi muda dengan pelatihan keorganisasian.
Bertempat di Hotel Aryaduta, Karawaci, Tangerang, pelatihan keorganisasian yang diadakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apkomindo Periode 2012-2015 diselenggarakan pada 5 – 6 September 2014, untuk seluruh pengurus di Dewan Pengurus Daerah (DPD).
Hadir pada pelatihan tersebut 13 DPD atau sekitar 30 pengurus, yaitu DPD Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, Surakarta, Cilacap, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
Pelatihan keorganisasian yang baru pertama kali diadakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi bagi para pengurus agar lebih mendalami tata cara berorganisasi. Dilakukan dengan pola open class dan diskusi, materi pelatihan meliputi Organisasi, Problem Solving, IT Business Update, Group Discussion, Change Management dan e-Government.
Pelatihan ini menghadirkan nara sumber yang berkompeten, diantaranya  Setyo Handoyo Singgih (Wakil Ketua Komtap Perangkat dan Jasa Informatika KADIN), Joe Kamdani (Founder Datascrip), dan Laode Ida (Wakil DPD APKOMINDO).
Pada kesempatan One on One Feedback, secara umum seluruh peserta sangat puas dengan acara pelatihan ini dan berharap dapat dilaksanakan minimal satu tahun satu kali. DPD nantinya akan membawa hasil pelatihan ini ke anggota lain di daerahnya masing-masing agar kaderisasi berjalan dengan optimal. •SUTIONO

PP No 82 / 2012, sudah Anda siap ?



PP No. 82 tahun 2012 merupakan turunan dari UU No. 11/2008 yang mengatur tentang rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik untuk menjamin Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik pada umumnya dan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik. Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik, antara lain diwajibkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia, wajib memperoleh Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik dari Menteri, dan wajib terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pada pasal 87 disebutkan "Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini".

Beberapa pasal dalam PP No. 82 yang terkait dengan operasional LPSE selaku pengelola dan penyelenggaran sistem pengadaan secara elektronik, antara lain :

Pasal 1
1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

9. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

14. Penyelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian kegiatan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pengirim dan Penerima dengan menggunakan Sistem Elektronik.

Pasal 3
(2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
a. pelayanan publik; dan
b. nonpelayanan publik.

Pasal 5
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib melakukan pendaftaran.
(3) Kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan publik.

Pasal 6
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memastikan netralitas teknologi dan kebebasan memilih dalam penggunaan Perangkat Keras.

Pasal 9
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin kerahasiaan kode sumber Perangkat Lunak yang digunakan.
(2) Terhadap kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan apabila diperlukan untuk kepentingan penyidikan.

Pasal 10
(1) Tenaga ahli yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memiliki kompetensi di bidang Sistem Elektronik atau Teknologi Informasi.
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang Sistem Elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.

(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat keahlian.

Pasal 12
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin:
     a. tersedianya perjanjian tingkat layanan;
Yang dimaksud dengan “perjanjian tingkat layanan (service level agreement)” adalah pernyataan mengenai tingkatan mutu layanan suatu Sistem Elektronik.
     b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
     c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
Yang dimaksud dengan “menerapkan manajemen risiko” adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 14
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan ’’kebijakan tata kelola” antara lain, termasuk kebijakan mengenai kegiatan membangun struktur organisasi, proses bisnis (business process), manajemen kinerja, dan menyediakan personel pendukung pengoperasian Sistem Elektronik untuk memastikan Sistem Elektronik dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 15
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
     a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
     b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
     c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

(2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

Pasal 16
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Tata kelola Sistem Elektronik yang baik (IT Governance) mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.
(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
      a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
     b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
    c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
   d. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
   e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 17
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
Yang dimaksud dengan “rencana keberlangsungan kegiatan (business continuity plan)” adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
Yang dimaksud dengan “pusat data (data center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (disaster recovery center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 18
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Mekanisme rekam jejak audit (audit trail) meliputi antara lain:
a. memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan notifikasi kepada konsumen apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan;
c. memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus di-review atau dievaluasi secara berkala; dan
d. dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggung jawab pihak ketiga, maka proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.


(2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat (incident response).

Pasal 19
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.

Pasal 20
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Yang dimaksud dengan ”gangguan” adalah setiap tindakan yang bersifat destruktif atau berdampak serius terhadap Sistem Elektronik sehingga Sistem Elektronik tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan ”kegagalan” adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi Sistem Elektronik yang bersifat esensial sehingga Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan ”kerugian” adalah dampak atas kerusakan Sistem Elektronik yang mempunyai akibat hukum bagi pengguna, penyelenggara, dan pihak ketiga lainnya baik materil maupun immateril.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Yang dimaksud dengan ”sistem pencegahan dan penanggulangan” antara lain antivirus, anti spamming, firewall, intrusion detection, prevention system, dan/atau pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi.
(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 21
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 22
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan” adalah surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau pencatatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan penguasaan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan kepemilikan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu salinan yang sah (single authoritative copy) dan tidak berubah.

Pasal 23
Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
Yang dimaksud dengan ”kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

Pasal 24
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik.
(2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

Contoh edukasi yang dapat disampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik adalah:
a. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik akan pentingnya menjaga keamanan Personal Identification Number (PIN)/password misalnya:
1. merahasiakan dan tidak memberitahukan PIN/password kepada siapapun termasuk kepada petugas penyelenggara;
2. melakukan perubahan PIN/password secara berkala;
3. menggunakan PIN/password yang tidak mudah ditebak (penggunaan identitas pribadi seperti tanggal lahir);
4. tidak mencatat PIN/password; dan
5. PIN untuk satu produk hendaknya berbeda dari PIN produk lainnya.
b. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai berbagai modus kejahatan Transaksi Elektronik; dan
c. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim.

Pasal 25
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. objek yang ditransaksikan;
c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
d. tata cara penggunaan perangkat;
e. syarat kontrak;
f. prosedur mencapai kesepakatan; dan
g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.
Kewajiban menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 26
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya.
Penyediaan fitur dimaksudkan untuk melindungi hak atau kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.

(2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
a. melakukan koreksi;
b. membatalkan perintah;
c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan;
f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan
g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Pasal 27
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 28
(1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik atau informasi yang disalurkan melalui Sistem Elektronik.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.

Pasal 29
Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki, Insya Allah akan saya ulas contoh-contoh praktis penerapannya.

Download PP No.82/2012

     b. tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan Teknologi Informasi yang digunakan; dan
     c. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin setiap komponen dan keterpaduan seluruh Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 13
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.
Yang dimaksud dengan “menerapkan manajemen risiko” adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 14
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap Sistem Elektronik.
Yang dimaksud dengan ’’kebijakan tata kelola” antara lain, termasuk kebijakan mengenai kegiatan membangun struktur organisasi, proses bisnis (business process), manajemen kinerja, dan menyediakan personel pendukung pengoperasian Sistem Elektronik untuk memastikan Sistem Elektronik dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 15
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib:
     a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya;
     b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
     c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data.

(2) Jika terjadi kegagalan dalam perlindungan rahasia Data Pribadi yang dikelolanya, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik Data Pribadi tersebut.

Pasal 16
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menerapkan tata kelola yang baik dan akuntabel.
Tata kelola Sistem Elektronik yang baik (IT Governance) mencakup proses perencanaan, pengimplementasian, pengoperasian, pemeliharaan, dan pendokumentasian.

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
      a. tersedianya prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang didokumentasikan dan/atau diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
     b. adanya mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan;
    c. adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
   d. adanya penerapan manajemen kinerja pada Sistem Elektronik yang diselenggarakannya untuk memastikan Sistem Elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
   e. adanya rencana menjaga keberlangsungan Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 17
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya.
Yang dimaksud dengan “rencana keberlangsungan kegiatan (business continuity plan)” adalah suatu rangkaian proses yang dilakukan untuk memastikan terus berlangsungnya kegiatan dalam kondisi mendapatkan gangguan atau bencana.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.
Yang dimaksud dengan “pusat data (data center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (disaster recovery center)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 18
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Mekanisme rekam jejak audit (audit trail) meliputi antara lain:
a. memelihara log transaksi sesuai kebijakan retensi data penyelenggara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan notifikasi kepada konsumen apabila suatu transaksi telah berhasil dilakukan;
c. memastikan tersedianya fungsi jejak audit untuk dapat mendeteksi usaha dan/atau terjadinya penyusupan yang harus di-review atau dievaluasi secara berkala; dan
d. dalam hal sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggung jawab pihak ketiga, maka proses jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.


(2) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
Yang dimaksud dengan “pemeriksaan lainnya” antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat (incident response).

Pasal 19
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan pengamanan terhadap komponen Sistem Elektronik.

Pasal 20
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Yang dimaksud dengan ”gangguan” adalah setiap tindakan yang bersifat destruktif atau berdampak serius terhadap Sistem Elektronik sehingga Sistem Elektronik tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan ”kegagalan” adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi Sistem Elektronik yang bersifat esensial sehingga Sistem Elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Yang dimaksud dengan ”kerugian” adalah dampak atas kerusakan Sistem Elektronik yang mempunyai akibat hukum bagi pengguna, penyelenggara, dan pihak ketiga lainnya baik materil maupun immateril.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
Yang dimaksud dengan ”sistem pencegahan dan penanggulangan” antara lain antivirus, anti spamming, firewall, intrusion detection, prevention system, dan/atau pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi.
(3) Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan data dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum atau Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor terkait.

Pasal 21
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 22
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, keteraksesan, ketersediaan, dan dapat ditelusurinya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditujukan untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik serta menjelaskan penguasaan dan kepemilikannya.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat dipindahtangankan” adalah surat berharga atau surat yang berharga dalam bentuk elektronik.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus unik” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau pencatatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan satu-satunya yang merepresentasikan satu nilai tertentu.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan penguasaan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat penguasaan yang direpresentasikan dengan sistem kontrol atau sistem pencatatan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus menjelaskan kepemilikan” adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut harus menjelaskan sifat kepemilikan yang direpresentasikan oleh adanya sarana kontrol teknologi yang menjamin hanya ada satu salinan yang sah (single authoritative copy) dan tidak berubah.

Pasal 23
Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjamin berfungsinya Sistem Elektronik sesuai dengan peruntukannya, dengan tetap memperhatikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan Sistem Elektronik sebelumnya dan/atau Sistem Elektronik yang terkait.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas” adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
Yang dimaksud dengan ”kompatibilitas” adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.

Pasal 24
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik.
(2) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain.

Contoh edukasi yang dapat disampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik adalah:
a. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik akan pentingnya menjaga keamanan Personal Identification Number (PIN)/password misalnya:
1. merahasiakan dan tidak memberitahukan PIN/password kepada siapapun termasuk kepada petugas penyelenggara;
2. melakukan perubahan PIN/password secara berkala;
3. menggunakan PIN/password yang tidak mudah ditebak (penggunaan identitas pribadi seperti tanggal lahir);
4. tidak mencatat PIN/password; dan
5. PIN untuk satu produk hendaknya berbeda dari PIN produk lainnya.
b. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai berbagai modus kejahatan Transaksi Elektronik; dan
c. menyampaikan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai prosedur dan tata cara pengajuan klaim.

Pasal 25
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik paling sedikit mengenai:
a. identitas Penyelenggara Sistem Elektronik;
b. objek yang ditransaksikan;
c. kelaikan atau keamanan Sistem Elektronik;
d. tata cara penggunaan perangkat;
e. syarat kontrak;
f. prosedur mencapai kesepakatan; dan
g. jaminan privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.
Kewajiban menyampaikan informasi kepada Pengguna Sistem Elektronik dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 26
(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Sistem Elektronik yang digunakannya.
Penyediaan fitur dimaksudkan untuk melindungi hak atau kepentingan Pengguna Sistem Elektronik.

(2) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa fasilitas untuk:
a. melakukan koreksi;
b. membatalkan perintah;
c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan;
f. mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi; dan
g. membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Pasal 27
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib melindungi penggunanya dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh Sistem Elektronik yang diselenggarakannya.

Pasal 28
(1) Setiap orang yang bekerja di lingkungan penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib mengamankan dan melindungi sarana dan prasarana Sistem Elektronik atau informasi yang disalurkan melalui Sistem Elektronik.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan, mendidik, dan melatih personel yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik.

Pasal 29
Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik atas permintaan yang sah dari penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Friday, September 12, 2014

Change Management dalam ServiceDesk Plus sekarang Free ..


IT businesses operate in a fast-paced and competitive environment. There is continuous scope for change in such environments. Most often, several changes can occur at once. Handling these changes is no doubt challenging considering that they have a huge impact on businesses. This is where change management comes into play – to better manage change and facilitate a smoother transition. It is no more a luxury, but an absolute must-have for IT businesses.
Nevertheless, most organizations don’t have a proper change process in place. A structured and process-oriented approach throughout the change lifecycle can help define clarity and move your organization successfully through change.
We, at ManageEngine, understand the challenges involved in implementing a change. That’s why we are offering change management as an add-on for Standard and Professional edition customers.

Benefits of having change management

  • Employ standardized methods and processes to enable efficient handling of changes.
  • Assess the business impact of proposed changes (costs, benefits and risks associated with the change)
  • Involve and notify each and everyone involved in the change process.
  • Plan and implement change management in an organized and documented manner.
  • Manage changes and have full control over the complete change management lifecycle
  • Implement change with least risk and with less business impact
  • Increased visibility and communication on changes to both business and service staff
  • Assess risk well in advance
  • Reduced adverse impact of changes on the quality of services and on SLAs
  • Review and close changes

How does the ServiceDesk Plus Change Management add-on help you?

  • Manage all details related to change from a single location
  • Denote significance of change using change types
  • Assign and configure access permissions to tech agents exclusively for change using change roles
  • Manage change through six change stages throughout the change lifecycle
  • Define and assign statuses under each stage of a change
  • Configure templates for commonly occurring changes
  • Analyze the level of risks in change management
  • Receive notifications based on stages and status
  • Simplify lifecycle by configuring change workflows
  • Approvals at each change of the process
  • Send recommendations to CAB members for approval
  • Document all notifications, stage comments, etc. which will help for auditing purposes and more.
Now equip your Standard and Professional editions with the Change Management module.

Thursday, September 11, 2014

FusionCharts , untuk Anda



It's All About Developers - FusionCharts Suite XT Version 3.4
Build enterprise-grade JavaScript charts with smart designs and rich interactivity like never before. Here's why we think you'll love it.

100% JavaScript. 0% Flash.

We don't support Flash anymore. With our JavaScript only product, creating delightful dataviz has become more intuitive and easy. Performance has gone up making charts load faster. Learn more

Power in Your Hands.

Nothing is impossible. Well, almost! With the annotations engine go beyond standard chart elements and add anything you can think of - shapes, images, text - all inside the chart! Learn more

Beauty. At Scale.

The FusionCharts Theme Manager lets you centrally control the
cosmetics of all your charts. Design once and apply to any chart
you wish. With 3 beautiful themes to choose from and more to
follow, we've got you covered! Learn more

Intelligence. Built In.

We have given brains to v3.4 to make it as intelligent as you are. Use 100+ events to deeply integrate your chart with other applications and configure effortlessly what you want to display with tooltip macros. Learn more

Get started faster.

An extended API and a brand new API reference to help you get started faster. And a revamped documentation to find that elusive configuration parameter in a jiffy. Learn more
Watch the product in action - cause seeing is believing.
Show Me The New Features - Live
Have any specific doubts? Just hit reply and talk to us!
We'd be happy to answer :)

IoT bisa potong emisi hingga 19%


Machine-to-machine (M2M) technologies could help reduce global GHG emissions by 9.1 billion metric tons by 2020, equivalent to 18.6 percent of global GHG emissions in 2011, according to a report by AT&T and the Carbon War Room.
“M2M” refers to technologies that facilitate connectivity of physical infrastructure and devices — the so-called industrial internet, or internet of things. This will reduce the amount of energy and fuel required to perform tasks, thus lowering GHG emissions without restricting production or economic growth, the report explains.
Machine-to-Machine Technologies: Unlocking the Potential of a $1 Trillion Industry says global M2M device adoption will skyrocket between now and 2020, from 1.3 billion to 12.5 billion devices, and says larger enterprises are adopting M2M at a greater rate than small and medium businesses (see chart).
These technologies will also make society more efficient, which the report says is a “money-making endeavor.” The report predicts connected machines will generate cost savings and new revenues that could add $10-$15 trillion to global GDP.
By 2020, M2M applications look most promising and profitable in four sectors, according to the report. These are:
  • Energy: M2M such as smart-grid technologies could save more than 2 billion metric tons of CO2e in the energy sector. M2M can also facilitate the switch to renewable energy, thus further reducing emissions.
  • Transportation: M2M could save about 1.9 billion metric tons of CO2e by making planes, trains, trucks and ships more efficient.
  • The built environment: This sector could use M2M to save 1.6 billion metric tons of CO2e, by increasing energy efficiency of heating, cooling and ventilation, lighting, electronics, appliances and security systems.
  • Agriculture: M2M could save 1.6 billion metric tons of CO2e by reducing deforestation, and increasing efficiency of planting, seeding, harvesting, fertilizer use and water use.
But a lack of universal standards for M2M applications and hardware and a lack of performance data, in addition to marketing challenges and a long sales cycle, present barriers to scaling M2M technologies, the report found.
To overcome these barriers, the report suggests convening experts to work on universal standards. It also recommends that companies offering M2M technologies build data collection and analytics into their offerings, and create new business models and sales strategies.
In a report published in late 2012, GE said the industrial internet could boost energy efficiency and account for more than $82 trillion in economic activity by 2025, Energy Manager Today reports.


Read more: http://www.environmentalleader.com/2013/02/26/internet-of-things-can-cut-emissions-19-report-finds/#ixzz3CxYVzVNM

M2M akan merubah bisnis Supply Chain


M2M survey

While just 26.25 percent of transportation and supply chain management executives say they currently use machine-to-machine technology to increase real-time information and operational visibility, almost half (46.62 percent) say the plan to deploy M2M in the future, according to a report by eft and AT&T.
The 13-page report, Visibility, Speed and Agility – How M2M is Redefining the Supply Chain and Transportation, was put together using data collected from about 350 surveys that asked transportation and supply chain management companies how they use or plan to use this technology, also called the internet of things.
Key findings in the survey data include:
  • Almost 90 percent of respondents report that improving operational visibility and real time information is either “critical and necessary” or “very important.”
  • Organizations are becoming more sophisticated in their visibility requirements, looking beyond location checks for near real-time information on temperature, security, vibration and other environmental conditions that are critical to maintaining the quality of goods from departure to destination.
  • M2M as a means for gathering information is growing in popularity and will surpass RFID and bar codes, ranking second to GPS as a visibility tool.
M2M technologies could help reduce global GHG emissions by 9.1 billion metric tons by 2020, equivalent to 18.6 percent of global GHG emissions in 2011, according to a February 2013 report by AT&T and the Carbon War Room.


Read more: http://www.environmentalleader.com/2014/09/10/m2m-set-to-transform-supply-chain-transportation/#ixzz3CxXaB1vL

Wednesday, September 10, 2014

VMWARE dan SDN , sangat dekat...


falling puzzle pieces integrationVMware Inc. has closed the loop on the software-defined data center, according to the head of its software-defined data center unit.  Appearing on SiliconANGLE’s theCUBE at the virtualization giant’s recently concluded customer conference in San Francisco, vice president John Gilmartin made the case that the introduction of the NSX network and vSAN storage virtualization solutions over the last year has positioned his firm to extend programmability across the full breadth of the enterprise stack.
“You take all of that, you fully virtualize your infrastructure, and then you bring management and automation on top of that,” he told theCube hosts John Furrier and Dave Vellante. “Now you have the ability to build these self-service clouds within the enterprise.” When the whole is only as good as the sum of its parts, each component to fit perfectly into the puzzle.

The pipework


NSX, the first stepping stone along VMware’s journey to expand beyond servers into the rest of the data center, leverages technology that the company obtained as part of the $1.2 billionacquisition of Nicira Inc. in 2012 to decouple transport capacity from the underlying infrastructure. That approach mirrors what the firm  has done in the compute layer with its now ubiquitous virtualization platform and delivers the same results, Gilmartin highlighted: reducing the amount of manual labor involved in provisioning resources while improving hardware utilization.
Increasingly, he added, NSX is also emerging as a means for organizations to achieve a heightened level of security that was not practical to implement in the past due to a combination of cost and complexity. The platform automatically enforces firewall policies for virtual machines so to create an environment where the internal components are just as hardened as the outer shell of defenses. That model holds a number of major advantages over the traditional way of protecting infrastructure against attacks.
“The traditional model of security is you put this big moat around the data center and you hope no one gets over that. The problem is if someone did, it’s all exposed on the inside,” Gilmartin explained. “The beauty of network virtualization is you start to bring those security controls inside the data center to the VM with enough automation that it’s operationally feasible to manage.”

The storage


The piece that completes VMware’s software-defined data center puzzle is vSAN, which launched in March with the goal of extending the programmability of NSX beyond the network to the equally crucial storage layer. The software checks many of the same boxes, doing away with much of the administrative overhead historically associated with managing the underlying infrastructure while driving down overall costs.
“Virtual SAN provides a different operating model for deploying storage to virtual machines that’s application-centric and VM-centric,” Gilmartin said. “So you can reduce the amount of time that the administrator spends on managing infrastructure and get them focusing on managing the application.”
The platform is at the heart of VMware’s recently introduced EVO:RAIL, an appliance that combines homegrown software with commodity equipment from manufacturing partners in a pre-configured package. The offering represents the company’s first entry  hyperconvergence category, which Gilmartin defined as a class of tightly-integrated that can be deployed rapidly and scaled just as fast with minimal tinkering on behalf of the customer.  “It’s the coming together of  prescriptive hardware definitions with software that’s pre-installed and heavily integrated, so it’s very easy to get to time-to-value,” he concluded.
photo credit: illuminaut via photopin cc

Tuesday, September 09, 2014

Apakah SDN akan memberikan keuntungan untuk IT ?



How software-defined networking will benefit IT

Digital networks are complex, and getting more so every day because of the burgeoning traffic loads. Software-defined networking appears ready to step in and simplify things.

In the world of network engineers and administrators, Software-Defined Networking (SDN) is destined to be a game-changer. Wally Bahny noted in a recent TechRepublic article that SDN was far and away the most talked about topic at this year’s Interop. Why is it capturing so much attention? The big hope is that SDN will simplify the management of today’s complex digital networks.
A graphical representation of SDN’s architectural components and their interactions. Image: Open Networking Foundation

What is SDN?

Nobody is quite sure how to define it. There is a faction that believes the acronym should be SMN (Software-Managed Networks) instead of SDN. “During the SDN Keynote Panel at Interop,” Bahny said, “the panelists argued over the definition of SDN: Is it the virtualization of hardware or is it the next level — the ability to rapidly scale and change the architecture using automated tools?”
It’s best to agree to a talking-point definition, so we’re on the same page. The definition of SDN offered by Open Networking Foundation (PDF) seems to be one that raises the least amount of debate:
“The aim of SDN is to provide open interfaces enabling development of software that can control the connectivity provided by a set of network resources and the flow of network traffic through them, along with possible inspection and modification of traffic that may be performed in the network.”
Simply put, SDN is a new way of managing networks that virtually separates network control (intelligence) from the network plane (actual work of packet forwarding).

IT department benefits

If all goes according to plan, IT departments will see the following benefits from implementing SDN:
  • Lower hardware and operating costs: More than half of the network admins running SDN systems have seen reduced hardware costs (a key SDN selling point). However, the same admins stated their biggest gain has been reduced operating expenses (you can read an opinion to the contrary at InformationWeek Network Computing).
  • Adaptability: Using SDN means the entire network is centrally controlled. Being centrally controlled means network-wide, or individual device adjustments can be made quickly and without remoting into the network device manually.
  • Increased uptime: Removing manual intervention to individual networking devices eliminates errors that potentially cause downtime.
  • Improved management and planning: A single management console with better visibility into network resources simplifies planning, and the setting up of networks — real and virtual.
  • Tighter security: SDNs can handle the increased security demands (which is not possible with hard-wired networks) placed on the company’s infrastructure by new applications, BYOD, and VM products.

How organizations will benefit

There have been numerous articles written about the networking benefits of SDN, but little in the way of how SDNs will benefit those not directly involved with IT. The report Software Defined Networking (SDN) Market (SDN Switching, Controllers, Cloud Virtualization application, Network Virtualization Security, End-Users)-Global Advancements, Market Forecasts and Analysis (2014-2019) from Markets and Markets states that SDN solutions are used by:
“[V]erticals such as Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI), Educational Institutions, Government, and Telecom and IT Industries.”
Next, let’s look at how these types of organizations will benefit:
  • BFSI: Financial and insurance organizations rely heavily on digital networks to conduct daily business; the bigger companies are paying considerable amounts for that convenience. SDN-type solutions will lower that cost, and allow companies tighter control of the network from a centralized interface.
  • Educational institutions: School communities have all the same challenges, plus protecting student privacy, and the unique opportunity of dealing with inquisitive younger adults. SDN will help lower management costs, as well as improve security by facilitating real-time monitoring and control over device configuration.
  • Government: A government’s infrastructure is “off the charts” complex in every category. SDN technology would at least give network administrators a fighting chance at knowing the status of their infrastructure, and solving bottlenecks as soon as they crop up.
  • Telecom and IT industries: Both industries will benefit as much as governments from SDN. Currently, configuring a large backbone infrastructure scattered across the country is no easy task. Using SDN, changes are handled simply and quickly at the Network Operations Center or NOC.

Trickle-down theory

The reports I have read while researching this article suggest major telecom providers, the big data centers, and large ISPs initially benefit the most from implementing SDN. However, the trickle-down theory will eventually kick in, and smaller organizations will start reaping the benefits of SDN.
By Michael Kassner